Bukan Sekda, tapi TP3D yang Hadir di Kemenkumham Bahas Sinkronisasi Raperbup, SEKDA DIMANA? Padahal tupoksi inti Sekda: "koordinasi keb...
Bukan Sekda, tapi TP3D yang Hadir di Kemenkumham Bahas Sinkronisasi Raperbup, SEKDA DIMANA?
Padahal tupoksi inti Sekda: "koordinasi kebijakan dan harmonisasi produk hukum daerah"
Selasa, 13 Mei 2026. Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutejo hadir di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur untuk mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup). Forum resmi negara.
Yang mendampingi Bupati? Ketua TP3D dan Kepala Bagian Hukum Setda.
Sekretaris Daerah? Kosong. Tidak ada. Tidak disebut. Tidak hadir.
Ini bukan masalah sederhana. Ini potensi penyalahgunaan wewenang dan pengabaian tupoksi jabatan publik.
Padahal PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara tegas menyatakan bahwa koordinasi kebijakan dan harmonisasi produk hukum daerah adalah tupoksi inti Sekda. Bukan tugas tim ad hoc, apalagi tim kepercayaan pribadi.
Sekda bukan jabatan pajangan semata. Ia adalah koordinator birokrasi tertinggi yang dibentuk oleh undang-undang dan dibiayai APBD. Jika dalam forum harmonisasi regulasi negara justru digantikan oleh Ketua TP3D — lembaga non-struktural yang kewenangannya masih dipertanyakan publik — maka ini patut dipertanyakan sebagai penyimpangan prosedur dan pelanggaran tata kelola pemerintahan yang baik.
TP3D yang dibentuk Bupati hingga saat ini masih belum transparan kepada publik mengenai:
apa batas kewenangannya ?
bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya ?
serta siapa yang mengawasinya — apakah Bupati? apakah Inspektorat?, apakah DPRD?, apakah kepolisian? apakah Kejaksaan?, apakah BPK?, atau apakah KPK?
Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan (FORMAT Pasuruan) dengan tegas mengajukan pertanyaan:
1. Apakah Sekda Kabupaten Pasuruan hadir dalam forum harmonisasi Raperbup di Kemenkumham Jatim pada 13 Mei 2026? Jika tidak, apa alasan resmi dan tertulisnya?
2. Atas dasar kewenangan hukum apa Ketua TP3D mendampingi Bupati dalam forum yang secara jelas merupakan tupoksi Sekda?
3. Raperbup apa saja yang diharmonisasikan? Mengapa substansi dan muatannya tidak diumumkan secara terbuka kepada publik?
Kami ingatkan bahwa jabatan struktural dibentuk oleh undang-undang dan dibayar dengan uang rakyat. Jika ada upaya memindahkan fungsi inti jabatan publik kepada tim ad hoc secara sistematis, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan pengabaian kewajiban jabatan. Ini berpotensi dikenai sanksi administratif berat hingga pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
FORMAT Pasuruan akan terus memantau perkembangan demi kebaikan dan kemajuan Kabupaten Pasuruan yang berlandaskan Good Governance.
Selamat Ulang Tahun, Pak Sekda Yudha Triwidya Sasongko.
17 Mei 2026.
Semoga di hari ulang tahun ini Bapak tidak hanya merayakan, tetapi juga segera menjalankan secara penuh kewenangan dan tupoksi jabatan yang menjadi hak dan tanggung jawab Bapak sesuai regulasi. Karena jabatan Sekda bukan sekadar hiasan kosong di atas kertas.
Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan (FORMAT Pasuruan)
