FORMAT PASURUAN Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan | Advokasi Tata Kelola & Akuntabilitas Publik — OPINI PUBLIK | SERI 5 — BUKAN HANYA P...
FORMAT PASURUAN
Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan | Advokasi Tata Kelola & Akuntabilitas Publik
— OPINI PUBLIK | SERI 5 —
BUKAN HANYA PDIP, AUDIT SEMUA BANPOL SEMUA PARTAI DI KABUPATEN PASURUAN!
Mendesak Transparansi Dana Banpol Seluruh Partai Politik Penerima APBD Kabupaten Pasuruan
FORMAT Pasuruan tidak memiliki kepentingan dengan satu partai mana pun. FORMAT Pasuruan hanya memiliki satu kepentingan: uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan benar — dari partai mana pun yang menerimanya. Itulah mengapa Seri 5 ini bukan lagi soal satu kasus di satu partai. Ini soal sistem banpol di seluruh Kabupaten Pasuruan.
Dugaan penyelewengan dana banpol PDIP senilai Rp3,2 miliar telah membuka kotak Pandora. Ketika satu partai diduga mampu menyusun LPJ fiktif, mencatut nama pengurus, memalsukan tanda tangan, dan tetap lolos verifikasi Bakesbangpol selama tiga tahun berturut-turut — maka pertanyaan yang tidak bisa dihindari adalah: apakah ini hanya terjadi di satu partai saja?
Berapa partai yang menerima dana banpol dari APBD Kabupaten Pasuruan setiap tahunnya? Berapa total uang rakyat yang dikucurkan? Dan apakah semua LPJ mereka benar-benar mencerminkan kegiatan yang sungguh-sungguh dilaksanakan — atau sekadar dokumen rapi yang lolos meja verifikasi?
Setiap partai yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pasuruan berhak menerima dana banpol dengan tarif Rp1.500 per suara sah. Semakin banyak kursi dan suara, semakin besar dana yang diterima. Dalam satu periode, total banpol yang dikucurkan Pemkab Pasuruan kepada seluruh partai bisa mencapai miliaran rupiah — semuanya dari APBD, semuanya uang rakyat.
Mekanisme pertanggungjawabannya mengandalkan LPJ yang diverifikasi Bakesbangpol dan diaudit BPK. Namun kasus PDIP telah membuktikan bahwa sistem ini bisa disiasati. LPJ bisa dibuat rapi tanpa satu pun kegiatan nyata di lapangan. BPK bisa menyatakan 'sesuai prosedur' padahal kenyataannya berbeda. Dan Bakesbangpol bisa meloloskan dokumen tanpa pernah turun ke lapangan.
Jika satu partai bisa melakukan ini — sistem pengawasan yang sama berlaku untuk semua partai. Artinya, celah yang sama terbuka lebar untuk semua penerima banpol.
FORMAT Pasuruan menegaskan: kami tidak sedang menyerang PDIP semata. Kami menyerang sistem yang lemah dan pengawasan yang bolong. Justru karena itulah audit tidak boleh berhenti di satu partai. Audit harus menyentuh seluruh partai penerima banpol — PKB, Golkar, Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, PPP, dan semua yang menerima kucuran APBD Kabupaten Pasuruan atas nama pendidikan politik rakyat.
Partai yang bersih tidak perlu takut diaudit. Partai yang menolak diaudit justru patut dipertanyakan.
Audit menyeluruh banpol semua partai 2022–2024 oleh Bakesbangpol.
BPK diminta audit substantif lapangan — bukan sekadar cocok berkas.
Hasil audit diumumkan terbuka kepada publik Kabupaten Pasuruan.
Partai yang terbukti bermasalah: kembalikan uang rakyat dan hadapi hukum.
Uang rakyat bukan bancakan kekuasaan — dari partai mana pun.
Dan transparansi bukan kemurahan hati partai — itu adalah hak rakyat yang tidak bisa ditawar.
▌ SIKAP RESMI FORMAT PASURUAN ▐
FORMAT Pasuruan mendesak Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan untuk segera melakukan audit menyeluruh atas penggunaan dana banpol seluruh partai politik penerima banpol dari APBD Kabupaten Pasuruan 2022–2024 — bukan hanya PDIP. BPK RI Perwakilan Jawa Timur juga diminta melakukan audit substantif berbasis lapangan, bukan sekadar verifikasi dokumen. Transparansi banpol adalah hak rakyat — bukan kemurahan hati partai.
FORMAT PASURUAN AKAN MENGAWAL SAMPAI TUNTAS!
Yang patut direnungkan publik: jika dana banpol saja diduga tak bisa dipertanggungjawabkan dengan jujur — lalu bagaimana dengan dana-dana publik lain yang pernah dikelola, sudah diaudit dengan benar belum? Bakat seseorang, kata orang bijak, terlihat dari kebiasaan kecilnya. Kalau sudah bakatnya korupsi, maka bahasa "mengabdi untuk masyarakat" hanyalah kedok belaka.
FORMAT PASURUAN
Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan | Ketua: Ismail Makky, SE, MM
Sumber: Beritajatim.com, Radar Bromo (Jawa Pos), Bangsaonline.com, Beritaplus.id, RMOL Jatim, Kabarbaru.co, Lintas Perkoro, Kompas.com
