PASURUAN – Di tengah bisingnya klakson kereta dan tanggung jawab besar menjaga nyawa ribuan pengendara di perlintasan, sebuah ka...
Kabar ini terkuak saat Ketua LSM Trinusa DPC Pasuruan Raya mengkonfirmasi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan via WhatsApp. Dalam pesan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) memberikan isyarat bahwa hak yang dinanti-nanti tersebut kemungkinan besar tidak akan cair tepat waktu.
"Harus diajukan di APBD Perubahan Mas... prosesnya panjang," tulis Digdo selaku Kadishub saat dikonfirmasi mengenai kepastian THR bagi pekerja PJL.
Ketika ditanya lebih lanjut apakah itu berarti tahun ini mereka benar-benar tidak akan mendapatkannya, ia menjawab singkat, "Kemungkinan tidak".
Kondisi ini memicu kemarahan Erik, Ketua LSM Trinusa DPC Pasuruan Raya. Menurutnya, gaji sebesar Rp1,6 juta per bulan yang diterima para pekerja PJL sudah sangat jauh dari kata layak jika dibandingkan dengan risiko pekerjaan mereka. Kini, ditiadakannya THR menambah daftar panjang penderitaan para penjaga perlintasan tersebut.
"Sungguh ironi, para pekerja PJL yang kerjanya bertaruh risiko besar menyelamatkan nyawa pengendara digaji hanya satu juta enam ratus ribu per bulan," ungkap Erik. Ia juga menegaskan bahwa para pekerja ini memiliki identitas yang jelas, mengenakan seragam Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, serta memegang ID Card resmi dari Kementerian Perhubungan.
Erik menilai pihak-pihak terkait telah mengabaikan martabat pekerja dan melanggar aturan ketenagakerjaan yang berlaku.
"Sudah jelas pihak terkait menabrak aturan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Nasib mereka tidak dimanusiakan sama sekali; mereka bukan budak yang bisa diperlakukan seenaknya," tegasnya lagi.
Sementara itu, dalam percakapan lain, pihak legislatif (Danil selaku Ketua komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan) mencoba memberikan imbauan agar semua pihak tetap tenang menghadapi polemik ini.
"Berikan ketenangan kepada semua pihak. Mari tingkatkan ibadah, taqwa, dan syukur. InsyaAllah rezeki pasti datang kepada kita semua," tulisnya dalam percakapan WhatsApp.
Namun, bagi LSM Trinusa, ketenangan saja tidak cukup. Sebagai bentuk dukungan nyata bagi kaum tertindas, LSM Trinusa berencana melakukan koordinasi dengan para pekerja PJL untuk melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.
"Kami akan segera berkoordinasi untuk melanjutkan perjuangan ini dengan aksi turun jalan. Ini adalah bentuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang tertindas dan terdzolimi," pungkas Erik. (Tim/Red)
