PASURUAN – Kasus pematangan lahan dan dugaan alih fungsi lahan ilegal di Desa Mendalan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, ...
Ketua Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan (FORMAT), Ismail Makky, menilai sikap pengelola lahan yang tidak mengindahkan perintah otoritas berwenang sebagai bentuk "pembangkangan berkelanjutan". Menurutnya, Bupati Pasuruan melalui Satpol PP kini memiliki kewenangan penuh untuk melakukan eskalasi tindakan hukum yang lebih berat.
"Ini bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi biasa, melainkan sudah masuk kategori Contempt of Authority atau penghinaan terhadap kewibawaan negara, dalam hal ini Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Pasuruan," tegas Makky, Rabu (11/3/2026).
Ia menambahkan, tindakan tegas bisa ditempuh melalui pelimpahan kasus ke penyidikan kepolisian, kejaksaan, maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ancaman hukumannya pun tidak main-main, mulai dari Pasal 216 KUHP terkait penghalangan perintah pejabat berwenang, hingga UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan ancaman pidana maksimal 3 tahun penjara dan denda Rp500 juta.
Sebagai langkah konkret, FORMAT mengonfirmasi telah melayangkan surat resmi kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada Selasa, 10 Maret 2026, dengan nomor surat: 0033/Lsm-Format/III.3/2026.
Dalam surat tersebut, FORMAT melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Fokus utamanya adalah pelanggaran terhadap UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
"Pengurukan lahan hijau secara ilegal di Desa Mendalan ini harus diusut tuntas. Kami menduga ada unsur penyalahgunaan wewenang yang menabrak aturan perlindungan lahan pangan berkelanjutan kita," pungkas Makky. (Tim/Red)
