PASURUAN, “ Penempatan deposito yang belum didasarkan pada dokumen telaah anggaran kas yang akurat dan tidak disertai tingkat p...
Gelombang tuntutan hukum menerjang Pemerintah Kota Pasuruan terkait pengelolaan dana deposito daerah sebesar Rp90 miliar di Bank Jatim pada tahun 2023. Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan (FORMAT) secara resmi meminta Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam kasus ini.
Meski meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, ditemukan sejumlah kelemahan signifikan dalam manajemen kas daerah, khususnya terkait penempatan dana deposito sebesar Rp90 miliar di Bank Jatim yang dinilai tidak optimal dan berisiko hukum.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 74.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024, saldo Kas Daerah Pemkot Pasuruan per akhir 2023 mencapai Rp166,74 miliar, naik 17,69% dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, terdapat dana sebesar Rp90 miliar yang didepositokan di Bank Jatim sepanjang Juli hingga Desember 2023.
Namun, pemeriksaan mendalam mengungkap adanya ketidaktertiban administratif dan prosedural, di antaranya:
Penempatan dana dilakukan tanpa dokumen telaah anggaran kas yang tepat. Akibatnya, penempatan dana sebesar Rp90 miliar tidak sebanding dengan perkiraan saldo kas yang saat itu tercatat hanya Rp33,32 miliar. Imbal Hasil Rendah, BPK menemukan bahwa suku bunga yang disepakati hanya 4%, padahal suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) saat itu berada di angka 4,25%. Hal ini memicu risiko opportunity cost atau hilangnya potensi pendapatan bunga maksimal bagi daerah. PKS yang Lemah, Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot dan perbankan dinilai terlalu umum dan belum mengatur mekanisme pencairan deposito sebelum jatuh tempo, sehingga daerah kehilangan bunga saat membutuhkan dana mendesak.
Kondisi manajemen kas yang "belum tertib" ini dipandang sebagai celah serius bagi tindak pidana korupsi. Dalam perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat dua poin krusial yang dapat menjerat oknum terkait, Penyalahgunaan Wewenang (Pasal 3) Penempatan dana tanpa telaah dan PKS yang jelas dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan jabatan yang menguntungkan korporasi atau diri sendiri melalui potensi kickback (timbal balik pribadi dari bank). Kerugian Negara Kehilangan potensi pendapatan dari selisih bunga yang tidak maksimal dapat dihitung sebagai kerugian keuangan daerah. Berdasarkan Pasal 4 UU Tipikor, pengembalian kerugian negara tersebut tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku jika unsur-unsur pelanggaran telah terpenuhi.
BPK RI secara tegas merekomendasikan kepada Kepala BPKA selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk segera memperbarui perjanjian kerja sama dengan lembaga perbankan. Perjanjian baru harus menjamin tingkat imbalan yang paling menguntungkan bagi daerah serta mengatur mekanisme pemantauan yang transparan.
Terkait dengan permasalahan tersebut, Bidang Humas Bank JATIM Cabang Pasuruan saat dikonfirmasi awak media melalui telephone maupun pesan Whatsapp tidak memberikan keterangan dan pernyataan apapun sampai berita di tayangkan. (Tim/Red)
